MEDAN – Dewan Kehutanan Daerah Sumatra Utara (DKD SU) menggelar dialog publik untuk upaya pelestarian lingkungan, kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari Yayasan Srikandi Lestari (YSL).
Hal itu disampaikan langsung oleh Dewi Hairani, Manajer Program YSL, saat menghadiri dialog publik di Aula Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumatra Utara, Jalan Sisingamangaraja Km 5.5, No 14, Marindal, Medan Amplas. Selasa (14/01/2025).
“Mendukung penug dan siap bersinergi bersama Forum Kehutanan daerah Sumatra Utara serta dengan berbagai instansi pemerintah untuk mendorong pelestarian hutan, khususnya hutan mangrove dan hutan lindung, serta mencegah illegal logging di provinsi ini,” ujar Dewi.
Tak hanya itu, Dewi juga memaparkan strategi yang bisa dilakukan untuk menghindari dan meminimalisir dampak dari illegal logging dan deforestasi.
Menurutnya, pengembangan ekowisata yang berkelanjutan di kawasan hutan mangrove dan hutan lindung bisa meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.
Baginya, pendidikan dan pelatihan juga tak kalah penting menjadi strategi meminimalisir illegal logging dan deforestasi.
“Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat lokal tentang pentingnya pelestarian hutan dan dampak illegal logging,” katanya.
Dewi, memiliki tiga strategi untuk bisa diadopsi pemerintah agar bisa meminimalisir illegal logging dan deforestasi. Selain pengembangan ekowisata dan pendidikan serta pelatihan, dirinya juga menyarankan tentang pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
“Mengembangkan pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya hutan,” ucapnya.
Selaras dengan itu, Dewi menekankan pentingnya kemitraan dan kolaborasi antara pemerintah, organisasi lingkungan, dan masyarakat yang menerima dampak dari rusaknya hutan.
“Pemerintah bisa bekerja sama dengan organisasi lingkungan dalam mengembangkan kebijakan serta program pelestarian hutan, juga harus melibatkan masyarakat lokal untuk proses pengambilan keputusan dan pengelolaan hutan,” ujar Dewi.
Kegiatan ini menghadirkan Yuliani Siregar (Kadis LHK Provinsi Sumut), Apri Dwi Sumarah (Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan), Panut Hadisiswoyo (Ketua FKD Sumatra Utara), Roganda Simanjuntak (Perwakilan Masyarakat Adat), dan perwakilan private sektor.
Dialog publik juga dihadiri berbagai organisasi pemerintah dan non pemerintah, antara lain: Kepala Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan Sumatra Utara, Kepala BKSDA Sumut, Kepala BPSKL Sumatra Utara, Kepala BBTNGL, Kepala BTNBG, Kepala Balai Gakkum Sumatra, Kepala BPDAS Wampu Sei Ular, Kepala BPDAS Asahan Barumun, Kepala BPSLHK Aek Nauli, Direktur GJI, Direktur LCP, Direktur OIC, Direktur YEL, Direktur YKI, Direktur SOI, Direktur ELSAKA, Direktur PALAPA, Direktur Gemma, Direktur BINIKA, Direktur PARAS, Direktur Repala, Direktur LBH Medan, Direktur Bitra Indonesia, Direktur Yayasan Srikandi Lestari, Direktur YAGASU, Direktur SERIMPI, Direktur PETAI, Direktur KKSP, Direktur PUSAKA Indonesia, Direktur, Direktur Sumatera Rainforest Institut, Ketua Forum Komunikasi Orangutan Sumatera, Direktur SCORPION, Direktur Yayasan Teguh Hutan Khatulistiwa, Direktur STJF, Direktur Voice Of Forest, Direktur Yayasan Kampung Sendiri, dan Yayasan Pekat. (Kry)
