Hal itu disampaikan langsung oleh Dewi Hairani, Manajer Program YSL dan Dewan Pembina Yayasan Keadilan Iklim Indonesia, di Hotel Radisson Medan, Jalan H Adam Malik, Kota Medan, saat kegiatan Rapat Koordinasi dalam rangka pemaparan hasil kegiatan Percepatan Rehabilitasi Mangrove (PRM) program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR). Rabu, (18/12/24).
“Kegiatan yang dilaksanakan BRGM, selaras dengan kegiatan Yayasan Srikandi Lestari yang selalu melakukan pelestarian hutan kritis dengan melakukan penanaman hutan mangrove, di wilayah pesisir pantai timur Sumatra Utara,” kata Dewi.
Dirinya juga menambahkan YSL telah melakukan penanam mangrove di lima desa yaitu, Sei Siur, Pintu Air (Pangkalan Susu), Lubuk Kertang (Brandan Barat), Kwala Langkat, Kwala Serapuh (Tanjung Pura), sebanyak 82.500 bibit mangrove.
“Illegal logging dan deforestasi hutan mangrove menjadi perkebunan sawit hingga saat ini menimbulkan dampak yang sunugguh luar biasa, perempuan dan anak adalah korban paling menderita akibat krisis iklim.” keluhnya.
Pada kurun waktu tahun 2021 hingga 2024, Dewi mengatakan terdapat lima orang korban kriminalisasi yang dialami Alm Syamsul Bahri, Samsir, Ilham Mahmudi, Taufik, dan Safi’i, warga Desa Kwala Serapuh dan Kwala Langkat, yang mempertahankan hutan mangrove.
“Untuk mengindari terjadinya kasus kriminalisasi yang sama maka, YSL telah melakukan koordinasi dengan beberapa komunitas dan pemerintah lokal dalam upaya perlindungan hutan,” sambungnya.
Sedangkan, Provincial Project Implementation Unit (PPIU) M4CR, BRGM, Sumut, Aditya Wahyu Putra, menjelaskan, Sumut merupakan salah satu wilayah prioritas BRGM dalam pelaksanaan rehabilitasi
mangrove.
“Berdasarkan Peta Mangrove Nasional tahun 2023, luas ekosistem mangrove di provinsi ini seluas 85.223 hektar dengan total mangrove yang ada seluas 59.765 hektar, dan potensi mangrove seluas 25.458 hektar.” tuturnya.
